Ketua PPIU Kalbar Anjurkan Direktur Travel Berangkat ke Arab Saudi

CAKRAWALAHENING.BLOGSPOT.COM, PONTIANAK - Arab Saudi mengumumkan akan membuka kembali umrah untuk jemaah internasional pada 1 Muharram 1443 Hijriyah atau 10 Agustus 2021 Masehi. Keputusan tersebut disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi pada Minggu 25 Juli 2021.

Satu di antara persyaratannya, jemaah dari 9 negara termasuk Indonesia harus karantina di negara ketiga terlebih dahulu. Karantina harus dilakukan selama 14 hari sebelum akhirnya diperkenankan masuk Arab Saudi.

Ketua Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kalbar, Ahmad Kholil mengaku bahwa ia telah mendengar persyaratan yang dibuat pemerintah Arab Saudi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Malaysia dipertimbangkan untuk menjadi negara tempat karantina calon jemaah.

"Dari pertimbangan estimasi biaya transportasi, biaya hidup selama karantina 14 hari, dan lainnya maka kami mempertimbangkan Malaysia. Alasannya karena Malaysia paling dekat dan termasuk murah," jelasnya, pada Kamis 29 Juli 2021.

Kemudian menanggapi kebijakan Arab Saudi, ia meminta anggota PPIU Kalbar untuk bersabar dan tidak serta-merta memberangkatkan para calon jemaah. Ia juga menganjurkan 6 direktur utama travel di Kalbar untuk melakukan survei terlebih dahulu ke Arab Saudi.

"Ada 65 travel yang tergabung dalam keanggotaan PPIU Kalbar. Saya harap anggota PPIU Kalbar bersabar memutuskan bagaimana terkait keberangkatan calon jemaah. Pelaksanaan umrah sekarang dengan yang dulu berbeda, sekarang prosedurnya lebih sulit dan mahal. Bahkan kalau bisa 6 direktur utama travel di Kalbar berangkat dulu ke sana (Arab Saudi) untuk mengetahui bagaimana keseluruhan proses ibadah umrah. Itu perlu, agar travel paham dan bisa memberikan pemahaman kepada calon jemaah. Selain itu juga agar meminimalisir kesalahan, tidak asal memberangkatkan," terangnya.

Demikian pula ia menerangkan, satu di antara permasalahan yang harus diperhatikan travel umrah ialah asuransi calon jemaah. Ia meminta semua travel umrah untuk melibatkan asuransi resmi.

"Sebagian travel umrah tidak memerhatikan keamanan dan keselamatan para jemaah. Apabila terjadi sesuatu kepada jemaah, bayangkan betapa sulit dan ribetnya mengurus permasalahan tersebut di negara orang. Tidak hanya itu, apabila ada travel yang melalaikan keselamatan jemaah maka akan dicabut perizinannya oleh pemerintah. Makanya mulai sekarang semua travel sebaiknya melibatkan asuransi yang resmi," jelasnya.

Terlepas dari semuanya, ia juga menyampaikan pendapatnya agar calon jemaah sebaiknya bersabar. Ia meminta calon jemaah untuk menunda terlebih dahulu keinginan mereka untuk berangkat.

"Lebih baik bersabar dulu. Kita sama-sama tidak tahu bagaimana nanti di lapangan. Terkait karantina dan sebagainya. Kalau sudah karantina tapi tiba-tiba tetap dilarang masuk ke Jeddah kan repot. Harus dipelajari betul-betul," katanya.

Kholil juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah Indonesia. Ia berharap pemerintah lebih intensif melakukan diplomasi dengan Arab Saudi. Diplomasi tersebut ia harap bisa membuat jemaah asal Indonesia tidak perlu melakukan transit namun tetap memerhatikan Kesehatan dan keselamatan mereka.

"Harapannya pemerintah Indonesia lebih intensif melakukan diplomasi dengan Arab Saudi, sehingga tidak perlu melakukan karantina. Namun begitu tetap memerhatikan Kesehatan dan keselamatan mereka ," pungkasnya.